Guru dan Dosen Ancam Demo karena PEMROV LECEHKAN INSTITUSI PENDIDIKAN

PEKANBARU, TRIBUN - Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Wilayah Riau melalui Sekretaris Umum Nasruddin Yusuf menyatakan, Pemerintah Provinsi Riau telah melecehkan institusi pendidikan. Pelecehan itu menurut Nasruddin karena Tunjangan Kesra guru dan dosen dipangkas habis oleh Pemprov pada APBD Riau tahun 2011 mendatang.
"Guru dan dosen akan turun ke jalan melakukan demo. Mengenai kapan demo ini akan berlangsung, besok pagi akan ada musyawarah antara ADI dan PGRI untuk membahas kapan waktunya," ujar Nasruddin ketika dikonfirmasi Tribun, Kamis (14/10) melalui sambungan telepon.
Pernyataan keras Nasharuddin ini dilatarbelakangi sikap Pemprov yang setengah hati memperhatikan guru dan dosen dalam hal anggaran kesra. Menurutnya, dosen pernah menerima dana kesra, namun saat ini sudah tak ada lagi. ''Nah, sekarang kawan-kawan kita para guru pula yang mengalami nasib seperti dosen. Jadi, jangan hanya guru dan dosen ini disanjung-sanjung ketika suksesi saja, setelah itu dibiarkan,'' katanya.
Ditiadakannya anggaran kesra guru dan dosen dalam APBD 2011 dinilai sebagai bentuk pengkebirian guru dan dosen di Riau. Menyikapi kondisi itu, Nasharuddin mengancam akan menggerakan para guru dan dosen untuk menggelar aksi dengan turun ke jalan dan rama-ramai tinggalkan kampus dan sekolah untuk menyuarakan aspirasinya
''Apa Pemprov Riau ingin kita turun ke jalan. Kalau itu yang diinginkan ya boleh, kita tinggalkan saja sekolah dan kampus ini.Kita gabung saja dengan siswa dan mahasiswa turun ke jalan,'' kata Nasruddin.
Sementara itu Ketua PGRI Kota Pekanbaru Jakiman SW SPd juga ikut meradang mendengar dihapusnya dana Kesra guru dari Pemerintah Provinsi Riau. Sebab, hal ini sama saja dengan pelecehan dunia pendidikan di Riau.
"Kalau dana APBD kurang, mengapa dana guru yang harus dihilangkan. Itu sama saja dengan melecehkan guru dan dunia pendidikan di daerah ini,'' katanya.
Bahkan, terhadap masalah ini, Jakiman tidak bisa menjamin jika guru di Pekanbaru khususnya akan bereaksi keras. ''Kita nggak jamin guru tidak bereaksi. Sebab, ini jelas pelecehan terhadap mereka,'' katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Irwan Effendi memberi penjelasan Kamis sore kepada Tribun mengenai dana kesra guru pada APBD tahun 2011. Dikatakannya, sejak Maret 2010 lalu, secara marathon dalam pembahasan RAPBN tahun 2011, dinas itu sudah mengusulkan dana kesra itu. Dana itu diusulkan dalam item anggaran bernama 'Dukungan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan' dengan sasaran guru PNS dan non PNS. "Tidak benar kita tidak mengusulkan dana kesra pada APBD 2011," ujarnya.
Irwan menjelaskan, pertama kali dinas itu mengusulkan ke Bappeda untuk dana kesra sebesar Rp 112 miliar lebih. Saat itu anggaran untuk disdik diplot sebanyak Rp 969 miliar lebih. Melalui Musrenbang, terjadi perubahan. Anggaran Disdik turun menjadi Rp 676 miliar lebih, dengan dana kesra diusulkan tetap senilai Rp 112 miliar lebih.
Masih menurut Irwan, pembahasan berlanjut, dan rencana alokasi anggaran Disdik pun kembali turun menjadi Rp 460 miliar lebih. Dana kesra pun ikut diplot turun menjadi Rp 101 miliar lebih. Selanjutnya, terjadi lagi perubahan, ploting anggaran Disdik turun menjadi Rp 344 miliar dengan ploting dana kesra turun menjadi Rp 89 miliar.
Irwan melanjutkan, pada perkembangan selanjutnya, mucul gagasan ploting anggaran dana kesra masuk ke pos sekretariat daerah, tidak lagi di Disdik. Namun itu kembali berubah menjadi dana kesra tetap diplot pada disdik dan tidak pada sekretariat daerah.
"Akhirnya dana kesra tetap diplot pada pos dinas pendidikan sebesar Rp 107 miliar lebih. Angka inilah yang diusulkan ke DPRD Riau. Dan saat ini sedang dibahas di Komisi D DPRD Riau," kata Irwan. (hnk)